COINSMONEDES — Bank BUMN telah menghadapi tantangan yang signifikan dalam waktu kurang dari satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Tidak mengherankan bahwa beberapa program pemerintah menyasar bank-bank ini sebagai pemberi pinjaman.
Seperti yang diketahui, perusahaan pelat merah ini terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).
Pemerintah baru-baru ini berencana untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih, yang akan menyasar hingga 80.000 desa, masing-masing dengan anggaran hingga Rp 5 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, program tersebut tentunya ada kendala terkait anggaran. Oleh karenanya, bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yang pada akhirnya mendapat beban berat tersebut.
Adapun, anggaran yang disalurkan pemerintah melalui dana desa per tahun hanya tersedia Rp 1 miliar. Padahal, dana dibutuhkan sejak awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih agar beroperasi maksimal.
“Anggaran ini kan diperlukan di depan, oleh karenanya bank Himbara yang nanti bisa menanggulangi dulu diangsur selama tiga sampai lima tahun,” ujar Zulkifli, Senin (3/3).
Sebelumnya, bank-bank BUMN sudah mendapat beban berat untuk berperan penting dalam program tiga juta rumah. Program ini pun hingga saat ini masih dalam penggodokan sumber dananya.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa bank-bank ini akan menerima insentif likuiditas dari Bank Indonesia untuk menjalankan program tersebut. Ini jelas karena kondisi likuiditas yang ketat menghalangi perbankan yang terancam untuk melaksanakan program tersebut.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI akan menambah insentif menjadi Rp 80 triliun kepada industri perbankan secara bertahap. Tujuannya untuk mensukseskan program tiga juta rumah ini.
“Kami berkeyakinan perumahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan membuka lapangan kerja,” ungkap Perry, belum lama ini.
Tak sampai di situ, bank-bank BUMN juga masih memikul tugas dari Ketua Satgas Hilirisasi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mewajibkan bank membiayai proyek investasi hilirisasi. Namun, kewajiban ini tak terbatas bank BUMN tapi semua bank yang ada di Indonesia.
Kala itu, Bahlil menilai untuk proyek hilirisasi sebisa mungkin untuk memakai sumber dana dari APBN. Alhasil, sumber-sumber pembiayaan lain dari perbankan memang bakal menjadi salah satu sumber utama untuk hilirisasi.
Perbankan nasional sekarang harus berhati-hati. Ini adalah pasar yang bagus dan merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dia menegaskan bahwa tidak hanya memberikan kredit konsumsi tetapi juga kredit yang memiliki efek multiplier, seperti untuk proyek hilirisasi.
Terakhir, rencana pemerintah untuk membuat produk pinjaman baru untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan menjadi tantangan besar bagi bank BUMN. Ini memenuhi syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI, yaitu memiliki kontrak kerja ke luar negeri.
Adapun, produk pinjaman baru ini tidak memiliki syarat tersebut agar nantinya bisa digunakan untuk dana pelatihan maupun tiket keberangkatan.
SUMBER KEUNGAN KONTAN.CO.ID : Tugas Berat Bank BUMN di Awal Pemerintahan Prabowo Subianto