Pernahkah kamu membayangkan sedang asyik nongkrong di kafe, lalu tiba-tiba ada orang asing yang datang, menumpahkan kopi ke bajumu, lalu memaki-maki kamu hanya karena ayahmu pernah berselisih paham dengan dia sepuluh tahun lalu? Rasanya pasti tidak adil, bukan? Kamu tidak tahu apa-apa, tidak ikut dalam perdebatan itu, tapi kamu yang kena batunya. Nah, inilah analogi paling pas untuk menggambarkan fenomena yang belakangan ini bikin miris: anak-anak yang jadi sasaran perundungan cuma gara-gara orang tuanya punya posisi atau pandangan politik yang berseberangan dengan publik.
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, baru saja angkat bicara soal hal ini. Di momen Hari Anak Sedunia yang jatuh pada 20 November 2026, beliau mengingatkan kita semua bahwa anak-anak itu seperti lembaran kertas putih yang belum ternoda. Mereka bukan "kartu kredit" yang bisa dipakai orang tuanya untuk berutang, lalu saat orang tuanya tidak bisa bayar, si anak yang dipaksa melunasi tagihannya dengan mental mereka sendiri.
Bukan ‘Dosa Warisan’ yang Harus Ditebus Anak
Dalam dunia hukum, kita mengenal prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat personal. Artinya, kalau si A yang mencuri, ya si A yang harus masuk penjara. Bukan anaknya, bukan istrinya, bukan juga kucing peliharaannya. Tapi, kenapa di ruang digital kita justru sering melihat hal sebaliknya?
Saat ada tokoh politik atau figur publik membuat kebijakan yang tidak populer, kolom komentar media sosial langsung diserbu. Bukan cuma kritik tajam yang menghujam si pejabat, tapi serangan personal yang menyasar ke anak-anak mereka. Ini ibarat kita ingin mematikan lampu di sebuah rumah, tapi malah membakar rumahnya sekalian. Kritik terhadap kebijakan itu sah-sah saja dalam demokrasi, tapi menyerang keluarga adalah tindakan pengecut yang tidak ada hubungannya dengan esensi demokrasi itu sendiri.
Mugiyanto menegaskan, tidak ada dosa yang diwariskan. Anak-anak memiliki hak asasi yang sama, terlepas dari siapa nama belakang mereka atau di partai mana orang tua mereka bernaung. Jika kita terus membiarkan budaya "serang keluarga" ini tumbuh, kita sebenarnya sedang menanam benih perpecahan yang jauh lebih dalam bagi generasi mendatang.
Belajar dari Sejarah Kelam: Jangan Sampai Terulang Kembali
Mungkin ada yang berargumen, "Ah, ini kan cuma netizen iseng." Eits, tunggu dulu. Jangan remehkan kekuatan stigma. Sejarah Indonesia pernah mencatat luka lama yang sangat dalam terkait diskriminasi keturunan. Ingat era Orde Baru? Saat itu, ada kebijakan yang namanya ‘bersih diri’ dan ‘bersih lingkungan’.
Bayangkan, ribuan anak muda cerdas harus mengubur mimpi mereka menjadi PNS atau menduduki jabatan penting hanya karena orang tua atau kakek mereka dituduh terlibat PKI. Mereka tidak tahu apa-apa, tidak ikut rapat organisasi, tapi "label" di jidat orang tua mereka membuat mereka seolah-olah menjadi "warga negara kelas dua". Ini adalah bentuk pelanggaran HAM yang sangat sistemik.
Mugiyanto mengingatkan kita bahwa pengalaman pahit itu harusnya menjadi kompas, bukan peta yang kita ikuti untuk tersesat lagi. Entah itu anak dari keluarga yang dituduh terkait terorisme, separatisme, atau ekstremisme, mereka semua berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan biarkan masa lalu orang tua menjadi "jangkar" yang menenggelamkan masa depan anak-anak mereka.
Demokrasi Bukan Berarti ‘Bebas Menghujat’
Kita semua sepakat bahwa kebebasan berpendapat adalah napas dari demokrasi. Kita boleh, bahkan wajib, mengkritik pejabat publik. Kalau harga bahan pokok naik, kalau ada kebijakan yang tidak pro-rakyat, suarakan! Itu adalah cara kita menjaga negara ini tetap sehat. Namun, ada batas tipis antara kritik substansial dan intimidasi personal.
Bayangkan demokrasi seperti sebuah pertandingan sepak bola. Suporter boleh meneriakkan kritik kepada pelatih atau pemain yang mainnya buruk. Tapi, apa jadinya kalau suporter itu justru menyerang anak si pelatih yang lagi duduk di bangku penonton? Itu bukan lagi kritik, itu tindakan kriminal yang memalukan.
Tanggung jawab politik itu melekat pada pemegang jabatan, bukan pada anggota keluarga. Ketika seorang pejabat mengambil keputusan, dia membawa mandat rakyat. Jika salah, dia yang harus bertanggung jawab. Membawa-bawa anak ke dalam arena politik adalah bentuk "jalan pintas" yang kotor karena lawan politik merasa tidak mampu mengalahkan si pejabat di level argumen, akhirnya mereka menyerang kelemahan terbesarnya: keluarganya. Jika kamu ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana etika berkomunikasi di era digital, coba deh baca tips kami di Panduan Etika Media Sosial.
Pentingnya Literasi Digital Berbasis HAM
Lantas, apa solusinya? Apakah kita harus mematikan kolom komentar? Tentu tidak. Solusinya ada pada literasi digital berbasis HAM. Kita perlu memahami bahwa di balik layar akun media sosial, ada manusia nyata.
Saat ini, sudah banyak platform digital yang menyediakan fitur untuk membatasi komentar atau melaporkan perundungan. Namun, teknologi secanggih apa pun tidak akan mempan kalau "mesin" di kepala kita (yaitu empati) sedang rusak. Masyarakat perlu dibekali edukasi bahwa kritik terhadap tindakan adalah bagian dari proses pendewasaan bangsa, sementara serangan terhadap pihak yang tidak terlibat adalah bentuk kejahatan siber.
Pemerintah, lembaga pendidikan, dan penyedia platform digital harus bekerja sama menciptakan "ruang aman". Anak-anak tidak boleh merasa takut untuk eksis di dunia maya hanya karena mereka memiliki orang tua yang menjadi sorotan publik. Sesuai Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Ini bukan sekadar pasal di atas kertas, tapi janji negara kepada generasi penerus.
Mengapa Kita Harus Peduli?
Mungkin kamu bertanya, "Kenapa saya harus peduli? Anak pejabat itu kan hidupnya sudah enak?" Nah, inilah pola pikir yang salah kaprah. Perlindungan anak itu sifatnya universal, tidak pilih-pilih kasta. Kalau kita membiarkan perundungan terjadi pada anak seorang tokoh politik hari ini, siapa yang bisa menjamin bahwa besok-besok anak kita atau adik kita tidak akan menjadi korban perundungan serupa hanya karena perbedaan pandangan politik atau status sosial?
Kita harus membangun budaya di mana ide beradu dengan ide, bukan fisik atau mental anak-anak yang jadi korban. Mari kita berhenti menjadi "hakim" yang menghukum orang yang tidak bersalah.
Ingat, setiap kali kita mengetik komentar jahat di kolom komentar, ada dampak psikologis nyata bagi korbannya. Anak-anak yang menjadi korban perundungan siber cenderung mengalami depresi, penurunan kepercayaan diri, hingga trauma berkepanjangan. Apakah kita ingin menjadi bagian dari penyebab trauma tersebut? Tentu saja tidak, kan?
Menuju Masa Depan yang Lebih Manusiawi
Sebagai penutup, mari kita ambil pelajaran dari peringatan Hari Anak Sedunia kemarin. Dunia sedang berubah, dan tantangan kita bukan lagi sekadar fisik, tapi bagaimana menjaga "kesehatan mental" di ruang digital yang penuh dengan polusi kebencian.
Jika kita ingin Indonesia menjadi negara yang maju, kita harus mulai dengan menjadi masyarakat yang dewasa. Dewasa dalam berargumen, dewasa dalam mengkritik, dan yang paling penting: dewasa dalam membedakan mana yang merupakan ranah publik dan mana yang merupakan ranah privat.
Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan. Biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri, tanpa harus memikul beban dari kesalahan atau pilihan hidup orang tuanya. Mari kita gunakan jempol kita untuk menyebarkan edukasi, bukan intimidasi. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak, tapi oleh seberapa besar rasa kemanusiaan yang kita jaga di dalam hati kita masing-masing.
Untuk kamu yang ingin belajar lebih lanjut tentang bagaimana melindungi diri dan orang tersayang di ruang digital, pastikan untuk selalu update dengan konten kami di Tips Keamanan Digital. Mari jaga jempol kita, jaga hati kita, dan mari kita buat dunia digital menjadi tempat yang lebih ramah bagi semua anak, tanpa kecuali. Tetaplah menjadi pribadi yang bijak, dan jangan pernah berhenti untuk bersuara demi kebaikan bersama!
